Andri : Buka saja isi rekaman pernyataan Jimmy kepada Wartawan, biar jelas semuanya

Karawang - Infopasundan.com

Polemik dan kesimpang siuran terkait kabar adanya uang koordinasi untuk Muspida Karawang menjadi trending topik pemberitaan dimedia massa beberapa hari terakhir ini paska Wakil Bupati (Wabup) Karawang mengutarakan, bahwa ada anggaran yang di bagi - bagi untuk Muspida dari program kegiatan sosialisasi balik nama kendaraan di kawasan industri, dimana anggaran tersebut terserap Rp 1,3 Miliar dari total anggaran Rp 1,5 Miliar dengan Silpa mencapai Rp 200 juta.

Tapi tidak lama kemudian Wabup mengklarifikasi pernyataannya tersebut, setelah ramai pemberitaan dimedia massa bahwasanya anggaran tersebut bukan di peruntukan untuk Muspida.

Menanggapi hal tersebut Anggota LBH
Markas Cabang Laskar Merah Putih (Marcab LMP) Karawang, Andri Kurniawan mengatakan klarifikasi yang dilakukan oleh Wabup Karawang ada keanehan dan mencurigakan dari pernyataan Wabup dari pemberitaan pertama, dimana bersumber dari statementnya dalam salah satu forum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Karawang.

Saat itu beliau begitu yakinnya ada uang koordinasi untuk Muspida dari anggaran Rp 1,3 Miliar untuk program kegiatan sosialisasi balik nama kendaraan di kawasan industri, dari plat nomor luar Karawang agar menjadi plat nomor Karawang, ungkap Andri saat dimintai keterangan, Jum'at (01/03/19) di Kantornya.

Masih menurut Andri, tidak lama kemudian Wabup melakukan jumpa pers dan membantah pernyataannya tersebut, dalam hal ini perlu digali kebenarannya. Wabup yang inkonsisten dalam berstatement atau wartawan yang diduga salah menulis isi berita ? Ini harus di perjelas, masalahnya dalam pernyataan klarifikasinya, Wabup meminta dalam hal ini tidak dibenturkan oleh pemberitaan.

Tapi di satu sisi saya juga memiliki keyakinan wartawan yang menulis berita tidak mungkin subjektif, artinya menulis tidak sesuai dengan apa yang diutarakan Wabup dalam forum, solusinya tinggal pembuktian saja, tentu wartawan yang menulis berita tersebut memiliki rekaman isi pernyataan dalam forum itu, tinggal dibuka saja isi rekaman liputannya, ujar Andri.

Menambahkan, Andri berujar masalahnya ini sudah menimbulkan kegaduhan dan juga berkaitan dengan nama baik serta kredibilitas Muspida Karawang, karena bahasa uang koordinasi itu tidak baik ketika diterima oleh publik dan memang sejak awal viralnya berita soal ini saya sudah meyakini tidak mungkin ada istilah uang koordinasi untuk Muspida Karawang, logikanya Muspida ini merupakan pihak - pihak yang mengerti aturan, tidak mungkin mau menerima uang yang tidak karu - karuan.

Lagi pula, kalau pun benar dalam forum Wabup menyampaikan soal materi pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, ini merupakan hal yang tidak baik, sebab materi pemeriksaan BPK tidak boleh terpublikasi bahkan ketika sudah jadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sekali pun. LHP BPK bisa di sampaikan kepublik ketika laporan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD itu baru sudah menjadi hak publik, karena kalau dalam rentang waktu ada yang bocor, BPK akan disalahkan, tutup Andri.(Renz/Er'em)