DPRD Karawang Siap Dorong Program Walahar Kreatif (CSR), ProKlim, dan Pengelolaan Sampah untuk Kemajuan Desa

KARAWANG - Infopasundan.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., SH., MH., dari Fraksi Partai Gerindra, kembali Reses Masa Sidang I Tahun 2025 dengan mendatangi Kantor Desa Walahar, Kecamatan Klari, pada Jumat (31/10/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan kesejahteraan dan pembangunan desa.

Dalam sesi tanya jawab, isu peningkatan kesejahteraan petugas garis depan kesehatan dan pembangunan desa menjadi perhatian utama.

Holifah, perwakilan Kader Posyandu, menyampaikan keluhan mengenai rendahnya honor yang diterima.

Selain itu, ia menyoroti kebutuhan mendesak akan fasilitas penunjang digital, seperti handphone atau bantuan pulsa/kuota, mengingat laporan kegiatan kini wajib dilakukan melalui aplikasi seluler.

Perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Walahar mengajukan permohonan pengadaan alat digitalisasi. 

Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan program Desa Digitalisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Di sisi pembangunan, Sekretaris Desa (Sekdes) Walahar mengajukan tiga usulan strategis untuk kemajuan desa.

Selain itu, Sekretaris Desa Walahar, mengajukan tiga usulan strategis untuk kemajuan desa, yaitu pembentukan program 'Walahar Kreatif' melalui inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan keterampilan dan perekonomian warga lokal.

Kemudian Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan hijau serta pengembangan program 'Walahar Bersih' melalui sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan.

Menanggapi seluruh aspirasi, H. Endang Sodikin menegaskan komitmennya untuk membawa masukan tersebut ke meja pembahasan di DPRD.

"Aspirasi ini adalah mandat rakyat. Khusus untuk kenaikan honor kader dan penyediaan fasilitas digital, ini akan kami prioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang,"ujarnya.

"Begitu pula dengan upaya digitalisasi desa dan penanganan pengangguran, kami akan dorong melalui fungsi budgeting dan pengawasan," tutupnya.

Reses ini menandai upaya berkelanjutan dari legislatif Karawang untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar menyentuh kebutuhan dan persoalan yang dihadapi langsung oleh masyarakat di tingkat desa.