DPRD Karawang Diusulkan Jadi Jembatan Formal Salurkan Tuntutan Buruh MBG ke Pusat

Karawang - Gelombang kecemasan massal kini tengah melanda Kabupaten Karawang seiring tidak pastinya keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi andalan dalam menekan angka stunting. 

Program yang semula digadang-gadang sebagai jaring pengaman sosial tersebut kini justru memicu efek domino yang mengancam mata pencaharian ribuan tenaga kerja di dapur produksi dan memutus rantai pasok pelaku UMKM lokal yang omzetnya sempat melonjak. 

Kondisi kritis ini memicu Aliansi Rakyat Karawang Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Pemda Karawang pada Rabu (24/6/2026), menuntut kepastian dan evaluasi total terhadap tata kelola program demi menjaga roda ekonomi arus bawah tetap berputar.

Merespons jeritan masyarakat, DPRD Kabupaten Karawang bergerak cepat dengan menggelar audiensi resmi bersama dua puluh perwakilan massa aksi.

Pertemuan interaktif tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Juhri, dan Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam, yang berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi warga.

 "Alhamdulillah, tadi pertemuan diterima dengan baik. Apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kami diterima dengan baik juga oleh perwakilan dewan," ujar Nana, perwakilan dari Satuan Pelayanan Pamekaran (SPPG) Banyusari. 

Ia menambahkan bahwa pihak dewan dan satgas berjanji akan segera meneruskan poin-poin tuntutan tersebut ke instansi yang berwenang.

Namun, langkah taktis di tingkat daerah ini tetap membentur dinding regulasi karena Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memiliki kuasa penuh, di mana kendali mutlak operasional MBG berada langsung di bawah otoritas Badan Gizi Nasional (BGN). 

Terkait dampak di lapangan, Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam, membenarkan adanya keresahan emosional warga. 

"Tenaga kerja di dapur khawatir kehilangan pekerjaan jika program ini berhenti. Begitu juga UMKM lokal yang omzetnya sempat melonjak karena produk mereka terserap sebagai pemasok bahan baku," ungkap Ridwan. 

Kini, bola panas justru bergulir ke pusat, menggantung nasib ribuan pekerja dan pelaku usaha Karawang di atas ketidakpastian kebijakan Jakarta.